Waketum PPP Bantah Adanya Aliran Dana ke Muktamar PPP Hasil 'Pungli' MAW ke Kepala Dinas

Pemalang, iNews - Sidang mengenai kasus jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati Nonaktif Mukti Agung Wibowo telah dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Senin (7/11/2022). Lewat persidangan ini Mubaok Ahmad sempat menyampaian keterangannya mengenai pungutan yang mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pungutan tersebut dilakukan oleh asisten pribadi Bupati Nonaktif Pemalang, yaitu Adi Jumal Widodo. Mubarok dan sejumlah Kepala Dinas(Kadis) lainnya pun sepakat memberikan uang senilai Rp 100 juta per orang yang akan digunakan untuk keperluan Muktamar PPP.

Lewat kesaksian tersebut Wakil Ketua Umum PPP Asrul Sani dalam keterangan tertulis membantah adanya permintaan sumbangan dari PPP ataupun penerimaan bantuan dari Bupati Nonaktif Mukti Agung. Menurutnya, hal ini merupakan fitnah dan pencemaran nama baik yang mengatasnamakan partai. Ia juga menambahkan bahwa hal ini akan dibawa ke jalur hukum untuk diproses secara pidana maupun perdata.

"Ini jelas fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PPP oleh orang yang bukan kader maupun anggota PPP. Kami akan tuntut secara pidana dan perdata,"tulis Asrul.

Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PPP Pemalang Fahmi Hakim juga menyampaikan keterangan yang sama seperti Asrul. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PPP. Pasalnya, PPP tidak pernah meminta atau menerima sumbangan apapun terkait penyelenggaraan Muktamar IX di Makassar.

"Jajaran PPP manapun tidak pernah mengajukan permintaan bantuan pembiayaan apalagi sampai menerima bantuan dari Bupati Pemalang terkait dengan Muktamar PPP," kata Fahmi.

Fahmi juga menjelaskan bahwa bantuan terkait yang pernah diberikan oleh Bupati Nonaktif Mukti Agung kepada DPC PPP Pemalang hanya sebatas untuk  kegiatan yang dilaksanakan PPP di wilayah Kabupaten Pemalang bukan bantuan level Jawa Tengah apalagi nasional seperti Muktamar.

Selaku anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Fahmi sangat menyayangkan para Kepala Dinas yang tidak mengkonfirmasi kepada Fahmi terkait perilaku Adi Jumal yang menjual nama PPP. Padahal menurut Fahmi, ia mengenal semua Kepala Dinas yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang.

"Jadi apa yang dilakukan Adi Jumal Widodo tersebut adalah tidak benar alias fitnah. Fahmi menyayangkan para kepala dinas di Pemkab Kabupaten Pemalang tidak mengkonfirmasi kepada dirinya terkait dengan perilaku Adi Jumal yg menjual-jual nama PPP," jelas Fahmi.

Sebelumnya, Asrul sempat menyampaikan bahwa pada tahun 2019 Bupati Nonaktif Pemalang Mukti Agung sempat diusungkan oleh koalisi PPP dan Gerindra. Ia juga menambahkan bahwa Bupati Mukti Agung Wibowo adalah bupati dari non partai yang dipasangan dengan salah satu anggota PPP yaitu Mansur Hidayat.

Namun pada saat Mukti Agung terjaring OTT oleh KPK, Mansur yang diberi mandat sebagai pelaksana tugas Bupati justru tidak pernah diberi peran untuk mengurus pemerintahan Kabupaten Pemalang, baik dalam urusan promosi maupun mutasi.

Editor : Lazarus Sandya Wella