Dana Desa Hingga Agustus 2025 Sudah 81,46 Persen, Bupati Pemalang: Masyarakat Harus Terlibat!

PEMALANG, iNewsPemalang.id – Pemerintah Kabupaten Pemalang mencatat penyaluran Dana Desa hingga Agustus 2025 telah mencapai 81,46 persen atau lebih dari Rp209 miliar dari total alokasi sekitar Rp256 miliar. Angka ini diungkapkan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Pendopo Kabupaten, pada Jumat (22/8/2025) lalu.

Workshop ini diikuti para kepala desa dan camat se-Kabupaten Pemalang, sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di tingkat desa. Bupati Anom menegaskan pentingnya peran desa dalam menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara mandiri, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa.

Baca Juga

Dua Lokasi Siap Bangun Dapur Gizi: Pemalang Dukung Percepatan Program Makan Bergizi Gratis

“Desa kini memiliki kewenangan besar, tapi juga tanggung jawab besar. Maka semua elemen masyarakat harus terlibat dalam setiap tahap pembangunan,” ujar Anom.

Bupati juga memaparkan prioritas penggunaan Dana Desa tahun ini, antara lain untuk penanganan kemiskinan ekstrem, yang mendapat porsi hingga 15 persen dari total Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, anggaran desa difokuskan untuk program ketahanan pangan, pencegahan stunting, penguatan desa tanggap perubahan iklim, pembangunan infrastruktur padat karya tunai, serta digitalisasi desa.

Menurut Anom, penyaluran Dana Desa yang telah mencapai lebih dari 80 persen menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan lokal dan partisipatif.

Baca Juga

Jejak Kemerdekaan: Peristiwa Penting 17 Agustus 1945 di Pemalang

Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan penyerahan plakat oleh perwakilan BPKP kepada Bupati Pemalang serta kepada para narasumber. Acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu Asisten Pemerintahan dan Kesra Tutuko Raharjo. Empat narasumber hadir dalam sesi diskusi, yaitu Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, pejabat dari Kementerian Desa, Kepala KPPN Tegal, dan Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dari BPKP.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Pemalang berharap tata kelola keuangan desa dapat terus ditingkatkan, lebih transparan, dan akuntabel sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Editor : Aryanto