Aiman Witjaksono Pertanyakan Tayangan Jurnalistik Dijadikan Barang Bukti di Persidangan

JAKARTA, iNewsPemalang.id – Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, mempertanyakan penggunaan tayangan program Rakyat Bersuara sebagai barang bukti dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Menurut Aiman, produk jurnalistik yang telah melalui proses kerja pers dan menerapkan prinsip keberimbangan tidak semestinya dijadikan barang bukti dalam perkara pidana.

Hal tersebut disampaikan Aiman saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).

Aiman menegaskan, apabila terdapat persoalan atau sengketa yang berkaitan dengan produk jurnalistik, penyelesaiannya harus mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni melalui Dewan Pers.

"Saya sudah 25 tahun menjadi wartawan dan baru hari ini saya menjadi saksi atas kasus yang menurut saya tidak layak untuk dijadikan barang bukti karena produk jurnalistik adalah produk yang seharusnya dilakukan mekanisme Dewan Pers," ujar Aiman.

Ia menjelaskan, program Rakyat Bersuara diproduksi dengan berpedoman pada Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, redaksi memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan pendapat, sekaligus membuka ruang bagi pihak yang memiliki pandangan berbeda.

Menurut Aiman, prinsip cover both sides menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Jika informasi yang disampaikan narasumber dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan, pihak yang memiliki pandangan berseberangan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau meluruskan informasi.

"Ketika data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka host itu akan menyerahkan kepada pihak yang berseberangan untuk meluruskan. Di situlah konsep cover both sides," katanya.

Aiman menegaskan, media tidak memiliki kewajiban untuk menyimpulkan benar atau salahnya pernyataan narasumber dalam sebuah diskusi. Tugas pers adalah memberikan ruang informasi dan menghadirkan berbagai sudut pandang agar masyarakat dapat menilai persoalan secara utuh.

"Kami tidak menyimpulkan dan pers tidak berkewajiban untuk menyimpulkan," ucapnya.

Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Layak Menjadi Pembahasan Publik

Dalam persidangan, Aiman juga menjelaskan alasan redaksi iNews mengangkat polemik ijazah Jokowi melalui program Rakyat Bersuara. Menurut dia, persoalan tersebut telah berkembang menjadi isu publik yang menimbulkan ketidakpastian dan menjadi perhatian masyarakat luas.

Karena itu, media memiliki tanggung jawab untuk memberikan ruang pembahasan agar masyarakat memperoleh informasi mengenai isu yang berkembang.

"Bahwa fungsi pers adalah untuk memberikan hak publik atas informasi. Kewajiban pers adalah memberikan hak publik untuk kebenaran. Bahwa ada satu topik, satu isu yang berkembang di masyarakat, maka itu menjadi dosa jurnalistik ketika hal itu tidak diangkat oleh media massa," ujar Aiman.

Ia juga menjelaskan alasan redaksi menghadirkan Dokter Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar dalam program tersebut. Ketiganya merupakan pihak yang dilaporkan dalam polemik ijazah Jokowi.

Menurut Aiman, kehadiran mereka penting agar masyarakat dapat mendengar secara langsung penjelasan dan pandangan pihak-pihak yang terlibat.

"Bagi kami wartawan, untuk mengumpulkan ketiga terlapor itu adalah sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik," katanya.

Editor: Aryanto