Bupati Anom Bantah Usulan Mutasi Pejabat Ditolak BKN: "Hanya Evaluasi"

PEMALANG, iNewsPemalang.id — Bupati Pemalang Anom Widiyantoro buka suara soal kabar Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak usulan mutasi 46 pejabat Pemkab. Menurutnya, itu bukan penolakan, melainkan evaluasi dari tiga instansi: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, dan BKN.

“Bukan ditolak, tapi dievaluasi. Jadi tidak ada penolakan, hanya evaluasi dari tiga lembaga itu,” tegas Anom kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Baca Juga

Merasa Kecewa, PWI LS Kembalikan Uang Bantuan Bupati Pemalang

Anom menegaskan fokus utama pemerintahannya adalah peningkatan pelayanan publik dan kompetensi birokrasi. “Yang penting sekarang pelayanan untuk masyarakat dan peningkatan kompetensi,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, menyebut sebagian besar usulan mutasi pejabat dari Bupati ditolak BKN karena sejumlah nama pernah dijatuhi demosi dan dianggap tidak memenuhi syarat administratif maupun substansi.

“Informasinya, surat usulan mutasi ditolak. Untuk lebih jelasnya silakan tanya ke Bupati atau BKD,” kata politisi PKB itu, Senin (4/8/2025).

Baca Juga

Dari Pemalang untuk Jawa Tengah: Prestasi Gemilang Forum Genre

Kundhi menilai penolakan BKN menunjukkan lemahnya ketelitian Bupati dalam menyusun struktur birokrasi. Ia mendesak agar rotasi jabatan dilakukan sesuai aturan dan mempertimbangkan rekam jejak serta kompetensi pejabat.

“Penempatan jabatan jangan asal-asalan. Harus ‘the right man on the right place’. Jangan usulkan pejabat yang pernah didemosi,” kritiknya.

Ia juga mengingatkan Pemkab agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Seperti kasus jual beli jabatan pada 2022 yang menyeret Bupati Mukti Agung Wibowo ke penjara karena korupsi.

Baca Juga

AKBP Rendy Setia Permana Resmi Menjabat Kapolres Pemalang

“Jangan ada praktik pungli atau upeti dalam mutasi. Kita sudah pernah punya pengalaman pahit, jangan diulangi,” tegas Kundhi.

Editor : Aryanto