Luhut Resmi Tunda Kenaikan Harga Tiket Candi Borobudur

PemalangiNews.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (RI) Luhut Binsar Panjaitan menyetujui usulan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo tentang penundaan kenaikan tarif naik puncak Candi Borobudur.

Hal itu disampaikan Ganjar saat bertemu Luhut di Rumah Dinas Gubernur (Puri Gedeh), Selasa (7/6/2022). Ganjar menilai, ihwal kenaikan harga tiket Borobudur, diperlukan beberapa langkah sebelum akhirnya diberlakukan kenaikan tarif. 

Baca Juga

Jadwal Kereta Api dari Pemalang ke Stasiun Pasar Senen Jakarta Bulan Agustus Beserta Harga Tiket

Bukan tanpa alasan, usulan tersebut dipertimbangkan mengingat banyak masyarakat yang melayangkan protes atas kenaikan harga tiket Candi Borobudur.
Seperti yang ditayangkan berbagai media, beberapa hari terakhir muncul kabar terkait rencana harga tiket Candi Borobudur yang dibanderol Rp750.000 per orang untuk wisatawan lokal. 

Lebih dari itu, menurut Ganjar, di samping pertimbangan harga, penataan di kawasan Candi Borobudur memang masih terus dilakukan. 

"Maka dari itu harus dicarikan skema-skema terbaik untuk mengatur wisatawan yang hendak naik ke atas candi," kata Ganjar seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga

Jadwal Bioskop Gajah Mada Cinema Tegal Sabtu 30 Juli 2022, Ivanna Masih Tayang Disini

Kemudian, lanjut dia, baik dengan pembatasan kuota maupun dengan instrumen lain, seperti salah satunya penentuan tarif masuk.

“Kita postpone dulu. Tadi Pak Menteri (Luhut) sudah menyampaikan, untuk kebijakan tersebut postpone dulu, biar tidak terjadi cerita yang ke mana-mana,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Beberapa waktu lalu Luhut memberikan pernyataan terkait rencana tiket Meski sebenarnya, hingga berita ini diturunkan, Ganjar mengatakan keputusan soal harga masih belum final, dan masih dikaji kembali.

Baca Juga

6.000 Tiket Gratis untuk Opening Ceremony Asean Para Games, Begini Cara Mendapatkannya

“Memang setelah itu TWC pun menyampaikan akan ditindaklanjuti dengan balai. Itu artinya butuh pranata regulasi terus kemudian kelayakan dari tarif yang ada, mekanismenya, karena mereka yang akan mengeksekusi,” jelas Ganjar.

Editor : Anila Dwi