PEMALANG, iNews.id - Meski mulai dilakukan uji coba untuk Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pengganti Kelas 1,2 dan 3, namun BPJS Kesehatan menyebut tidak ada wacana untuk perubahan iuran peserta.
Pps Kepala Humas BPJS Kesehatan Arif Budiman mengatakan, terkait iuran, saat ini tidak ada wacana perubahan iuran.
"Skema dan besaran iuran masih sama dengan sebelumnya. Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, bahwa besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN," jelasnya pada media seminggu yang lalu.
Ia juga menyampaikan, bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai Peserta PBI, iurannya sebesar Rp. 42.000 dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dengan kontribusi Pemerintah Daerah sesuai kekuatan fiskal tiap daerah.
Sedangkan untuk Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) atau pekerja formal baik penyelenggara negara seperti ASN, TNI, POLRI dan pekerja swasta, besaran iuran sebesar 5% dari upah, dengan rincian 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja.
Untuk perhitungan iuran ini juga diberlakukan batas bawah yaitu upah minimum kabupaten/kota dan batas atas sebesar Rp 12 juta.
Arif menambahkan, bahwa perhitungan iuran dari penghasilan seseorang hanya berlaku pada jenis kepesertaan PPU, pekerja formal yang mendapat upah secara rutin dari pemberi kerjanya.
Bagi kelompok peserta sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap dikelompokkan sebagai peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja).
Untuk jenis kepesertaan ini, peserta dapat memilih besaran iuran sesuai yang dikehendaki.
- Kelas 1 sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan,
- Kelas 2 sebesar Rp. 100.000 per org per bulan,
- Kelas 3 sebesar Rp. 35.000 per org per bulan.
Sebagai informasi, perlu diketahui bahwa khusus PBPU kelas 3 sebetulnya mendapat bantuan (subsidi) dari pemerintah sebesar Rp 7000 per orang per bulan, jadi sebenarnya totalnya Rp 42.000.
Arif menegaskan, bagi seseorang yang belum memiliki penghasilan atau sudah tidak berpenghasilan dapat memilih menjadi peserta PBPU dengan pilihan kelas 1, 2 atau 3.
Atau jika masuk dalam kategori masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat masuk menjadi kelompok peserta PBI yang iurannya dibayar pemerintah.
Editor : Abdul Kadir
