Kendati demikian, Nixon mengaku Indonesia terdapat isu nasional mengenai backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta. Sedangkan masyarakat miskin sebesar 50% lebih menghuni rumah yang tidak layak. Mengacu pada data PLN, angka rumah tidak layak huni mencapai 24 juta rumah.
Penelitian BTN atas isu utama perumahan di daerah dari sisi demand masih terkait pada pendataan kebutuhan rumah dengan sistem by name dan by address. Hal itu juga ditambah dengan peraturan kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Namun, BTN berpendapat bahwa tidak adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang yang dilakukan daerah dengan pusat. Dengan demikian, BTN terus memberitahu pemerintah supaya program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang.
Editor : Aryanto
Artikel Terkait
