JAKARTA, iNewsPemalang.id – Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, mempertanyakan penggunaan tayangan program Rakyat Bersuara sebagai barang bukti dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Menurut Aiman, produk jurnalistik yang telah melalui proses kerja pers dan menerapkan prinsip keberimbangan tidak semestinya dijadikan barang bukti dalam perkara pidana.
Hal tersebut disampaikan Aiman saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Aiman menegaskan, apabila terdapat persoalan atau sengketa yang berkaitan dengan produk jurnalistik, penyelesaiannya harus mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni melalui Dewan Pers.
"Saya sudah 25 tahun menjadi wartawan dan baru hari ini saya menjadi saksi atas kasus yang menurut saya tidak layak untuk dijadikan barang bukti karena produk jurnalistik adalah produk yang seharusnya dilakukan mekanisme Dewan Pers," ujar Aiman.
Ia menjelaskan, program Rakyat Bersuara diproduksi dengan berpedoman pada Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, redaksi memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan pendapat, sekaligus membuka ruang bagi pihak yang memiliki pandangan berbeda.
Menurut Aiman, prinsip cover both sides menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Jika informasi yang disampaikan narasumber dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan, pihak yang memiliki pandangan berseberangan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau meluruskan informasi.
"Ketika data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka host itu akan menyerahkan kepada pihak yang berseberangan untuk meluruskan. Di situlah konsep cover both sides," katanya.
Aiman menegaskan, media tidak memiliki kewajiban untuk menyimpulkan benar atau salahnya pernyataan narasumber dalam sebuah diskusi. Tugas pers adalah memberikan ruang informasi dan menghadirkan berbagai sudut pandang agar masyarakat dapat menilai persoalan secara utuh.
"Kami tidak menyimpulkan dan pers tidak berkewajiban untuk menyimpulkan," ucapnya.
Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Layak Menjadi Pembahasan Publik
Dalam persidangan, Aiman juga menjelaskan alasan redaksi iNews mengangkat polemik ijazah Jokowi melalui program Rakyat Bersuara. Menurut dia, persoalan tersebut telah berkembang menjadi isu publik yang menimbulkan ketidakpastian dan menjadi perhatian masyarakat luas.
Karena itu, media memiliki tanggung jawab untuk memberikan ruang pembahasan agar masyarakat memperoleh informasi mengenai isu yang berkembang.
"Bahwa fungsi pers adalah untuk memberikan hak publik atas informasi. Kewajiban pers adalah memberikan hak publik untuk kebenaran. Bahwa ada satu topik, satu isu yang berkembang di masyarakat, maka itu menjadi dosa jurnalistik ketika hal itu tidak diangkat oleh media massa," ujar Aiman.
Ia juga menjelaskan alasan redaksi menghadirkan Dokter Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar dalam program tersebut. Ketiganya merupakan pihak yang dilaporkan dalam polemik ijazah Jokowi.
Menurut Aiman, kehadiran mereka penting agar masyarakat dapat mendengar secara langsung penjelasan dan pandangan pihak-pihak yang terlibat.
"Bagi kami wartawan, untuk mengumpulkan ketiga terlapor itu adalah sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik," katanya.
Sebelum menentukan narasumber, redaksi terlebih dahulu melakukan riset, termasuk menelusuri latar belakang pendidikan dan pengalaman masing-masing pihak. Aiman menilai, menghadirkan berbagai pandangan merupakan bagian dari proses pencarian informasi dan kebenaran.
"Saya pikir bahwa proses pencarian kebenaran adalah bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena bagaimana kemudian kita bisa mencerdaskan kalau kebenaran itu disembunyikan?" tuturnya.
Aiman juga memastikan tayangan program Rakyat Bersuara yang dipersoalkan, yakni edisi 29 April 2025, merupakan produk asli iNews.
Aiman Jelaskan Asal Dokumen Digital Ijazah Jokowi
Dalam persidangan, Aiman turut memberikan penjelasan mengenai dokumen digital atau hasil pemindaian (scan) ijazah Jokowi yang pernah ditampilkan dalam program Rakyat Bersuara.
Ia menyebut, dokumen yang diingatnya berasal dari unggahan akun Dian Sandi.
"Seingat saya yang ditampilkan itu, foto ijazah ya, scan ijazah yang ada (diunggah) di Dian Sandi," jelas Aiman.
Ketika majelis hakim menggali lebih lanjut mengenai sumber dokumen tersebut, Aiman kembali menegaskan bahwa materi yang diingatnya merupakan salinan digital dari unggahan Dian Sandi.
Ia mengaku tidak mengingat secara pasti apakah ada narasumber yang pernah membawa ijazah fisik Jokowi ke studio. Namun, Aiman memastikan Dokter Tifa tidak pernah membawa dokumen fisik tersebut.
"Enggak pernah (membawa ijazah fisik Jokowi ke studio). Kalau copy (dokumen digital) yang dari (foto unggahan) Dian Sandi itu beberapa kali pernah dibawa," katanya.
Ralat Keterangan soal Pemberi Data
Aiman juga meluruskan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait rekaman dan data yang digunakan dalam program Rakyat Bersuara.
Ia mengaku tidak mengingat secara terperinci siapa saja narasumber atau pihak yang menyerahkan data kepada tim produksi. Karena itu, ia meralat penyebutan nama-nama yang sebelumnya tercantum secara spesifik dalam BAP.
Menurut Aiman, tidak tepat apabila keterangan dalam BAP dimaknai seolah-olah seluruh pihak yang disebutkan masing-masing menyerahkan data kepada tim Rakyat Bersuara.
"Terkait detail nama-nama yang, karena saya tidak hapal satu per satu siapa yang memberikan data pada saat acara Rakyat Bersuara. Jadi, di sementara di dalam BAP disebutkan satu per satu seolah-olah ketiganya memberikan," ujarnya.
Ia menjelaskan, data yang digunakan dalam program biasanya disampaikan oleh tim narasumber kepada tim produksi. Namun, dirinya tidak mengetahui secara pasti siapa yang memberikan data tertentu.
"Faktanya adalah saya tidak tahu siapa yang memberikan apa. Apakah ketiganya, apakah salah satu, ataukah hanya dua. Makanya saya bilang bahwa biasanya itu data-data diberikan kepada Rakyat Bersuara dari tim narasumber, dari narasumber kepada tim Rakyat Bersuara," jelasnya.
Atas dasar itu, Aiman menarik penyebutan nama secara spesifik dan mengubah keterangannya menjadi lebih umum agar sesuai dengan hal yang benar-benar diketahuinya.
Aiman Ingatkan Dampak Kriminalisasi Produk Jurnalistik
Usai persidangan, Aiman kembali menegaskan bahwa produk jurnalistik yang telah melalui proses verifikasi dan menerapkan prinsip keberimbangan tidak layak dijadikan barang bukti pidana.
"Ya, saya tetap pada prinsip bahwa produk jurnalistik yang sudah melalui ikhtiar cover both sides, berimbang, itu tidak layak dijadikan barang bukti pidana," ujar Aiman.
Menurut dia, produk jurnalistik harus dihormati ketika telah melewati tahapan kerja jurnalistik yang benar. Apabila terdapat keberatan terhadap informasi atau pernyataan narasumber, mekanisme keberimbangan memberikan ruang bagi pihak lain untuk menyampaikan klarifikasi.
Aiman mengingatkan, kriminalisasi terhadap produk jurnalistik tidak hanya mengancam kebebasan wartawan dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga dapat membuat narasumber takut menyampaikan informasi kepada publik.
"Narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan informasi. Narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan kebenaran, sehingga yang rugi adalah publik," katanya.
Ia menilai, media memiliki fungsi sebagai clearing house atau rumah penjernih informasi di tengah derasnya arus pemberitaan, terutama di media sosial yang kebenarannya belum tentu terverifikasi.
Jika narasumber merasa terancam ketika menyampaikan informasi melalui media, ruang publik berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai informasi penting.
"Ketika narasumber takut untuk menyampaikan informasi, menyampaikan kebenaran, maka bencana demokrasi, bencana kebenaran bagi publik yang akan menjadi korbannya," imbuhnya.
Dalam persidangan tersebut, Aiman didampingi perwakilan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID), Selo Ruwandanu.
Editor : Aryanto
Artikel Terkait
