Wow! Harga BBM Pertalite dan Pertamax yang Sebenarnya Itu Ternyata Segini

PEMALANG, iNews.id - Jokowi menyebut, harga BBM Pertalite dan Pertamax saat ini adalah harga subsidi. Pemerintah memberikan subsidi BBM sangat besar mencapai Rp 502 triliun.

Nilai subsidi BBM yang fantastis, lebih besar dari anggaran untuk membangun ibu kota baru atau IKN Nusantara yang hanya bernilai Rp 466 triliun.

Baca Juga

Jangan Asal Beli! Ini Dia 70 Daftar Set Top Box Bersertifikat Kominfo

Hal itu disampaikan oleh Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional II PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa 21 Juni 2022.

“Biar masyarakat tahu dan memahami bahwa subsidi yang diberikan Pemerintah terhadap harga BBM ini sangat besar,” papar Jokowi dalam sambutannya. 

“Subsidi kita ke BBM bukan besar, tapi besar sekali. Bisa dipakai untuk membangun ibu kota. Angkanya sudah Rp 502 triliun. Ini semua yang harus kita ngerti. Tapi, sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini,” ucap Jokowi .

Baca Juga

Harga BBM Non Subsidi Alami Kenaikan, Segini Harga BBM Terbaru di Wilayah Jawa Tengah!

Ia juga membuat ilustrasi tentang bagaimana beratnya kondisi global saat ini yang jelas berimbas pada beragam sektor, salah satunya yaitu harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jokowi mengatakan, harga Pertalite di Indonesia masih Rp 7.650 per liter dan Pertamax Rp 12.500 per liter.

"Harga tersebut, bukan merupakan harga sebenarnya, melainkan harga subsidi," tegasnya

Baca Juga

Bazar Pangan Murah Pemkab Pemalang Diserbu Ratusan Warga Desa Loning

Menurutnya, jika dibandingkan harga BBM dengan negara lain seperti di Singapura dan Jerman, harga bensin sudah mencapai Rp 31.000 per liter, sementara di Thailand Rp 20.000 per liter.

Jokowi mengungkapkan, kalau kita tidak mengerti angka-angka, kita tidak merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini. 

Ia juga menjelaskan, untuk membangun ibu kota itu nilainya Rp 466 triliun, sedangkan untuk subsidi jauh lebih besar nilainya. 

Baca Juga

Harga Beras di Pasar Legi Naik Jadi 13 Ribu per Kilogram

"Tapi nggak mungkin nggak disubsidi, akan ramai kita juga. Hitung-hitungan sosial politiknya juga kami kalkulasi,” pungkasnya.

Editor : Abdul Kadir