Hukum Kurban di tengah Wabah PMK, Begini Menurut Menteri Agama

PEMALANG, iNews.id - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak dan ormas Islam untuk menentukan hukum berkurban ditengah merebaknya wabah yang menyerang hewan ternak yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). 

Lonjakan permintaan pasar akan hewan kurban yang semakin tinggi menjelang hari raya Idul Adha saat ini jelas membuat pihaknya berpikir keras dan terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait mengatasi prosesi kurban di tengah wabah PMK. 

Baca Juga

Persiapan Malam 1 Sura, 5 Kebo Bule Kraton Kasunanan Dikarantina

Pihaknnya mengatakan sudah menemukan beberapa fatwa tapi tetap akan dikoordinasikan dengan pihak terkait dan ormas Islam terlebih dahulu agar dibantu untuk menyampaikan kepada masyarakat.

Menurutnya, bahwa yang utama adalah perlu disampaikan hukum kurban itu adalah Sunah Muakad, yaitu sunah yang dianjurkan bukan diwajibkan.

Hal itu disampaikan Yaqut di Istana Kepresidenan Bogor, pada Kamis 23 Juni 2022.

Baca Juga

Kebo Bule Kraton Kasunanan Mati Lagi Menjelang 1 Sura, Pertanda Apa?

Yaqut juga mengatakan, umat muslim tidak boleh memaksakan apabila prosesi kurban tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan. 

Terlebih apabila dalam prosesi kurban dapat menimbulkan mudharat.

“Artinya jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan maka kita tidak boleh melaksanakan, akan dicarikan alternatif yang lain tentu saja,” ucap Yaqut.

Editor : Abdul