Ratusan Massa Berunjuk Rasa di Gedung DPRD Pemalang, Tuntut Tempat Prostitusi Dibongkar

PEMALANG, iNews.id - Ratusan massa mengatasnamakan Aliansi Pantura Bersatu berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Pemalang, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Taman, Pemalang, Selasa (24/1/2023).

Massa pendemo yang terdiri dari sejumlah masyrakat desa Jatirejo bersama beberapa lembaga, diantaranya GNPB, Karang Taruna Pemalang, Pemuda Pancasila, Gerakan Pemuda Kabah, PC PMII Pemalang, Gempar, Gakorpan, KPK Pemalang, dan AMTT itu menuntut pembongkaran warung remang-remang yang diduga dijadikan tempat prostitusi di wilayah Comal Baru, PTPN IX Afdeling Sragi Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Pemalang.

Baca Juga

Kantor Kepala Desa Cibelok Digeruduk Ratusan Warga, Tuntut Oknum Kepala Dusun Dicopot

Sebelum beraksi, massa yang mengatas namakan Aliansi Pantura Bersatu tersebut berkumpul di dua titik, yakni di lapangan sepakbola Jati Diri Comal dan GCC Pemalang, kemudian bergerak bersama menuju gedung DPRD Kabupaten Pemalang.

Berbagai poster dan spanduk bertuliskan tuntutan mereka pun dibentangkan, diantaranya berbunyi; Negara Tidak Boleh Kalah dengan Prostitusi dan Komponen yang Terlibat, Bongkar Warung Remang-remang Sumber Maksiat, Kejahatan yang Struktur Pasti Kalah dengan Kebenaran, Warga Jatirejo Siap Jihad Bongkar Warung Remang-remang, dan lain-lain.

Aksi unjuk rasa yang mendapat pengawalan puluhan aparat gabungan dari Polisi, TNI dan Satpol PP itu berjalan dengan tertib dan kondusif, dan disambut oleh Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Tatang Kirana dan sejumlah perwakilan fraksi.

Baca Juga

Ratusan Guru Passing Grade Pemalang Unjuk Rasa di Gedung DPRD, Minta Kejelasan Nasib

Beberapa tuntutan massa Aliansi Pantura Bersatu antara lain: 

1. Mendesak pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menegakkan perda tentang pembatasan tentang prostitusi No. 12 Tahun 2019, 

2. Menuntut DPRD untuk mengawal penerapan perda prostitusi tersebut, jika memang pemerintahan Kabupaten Pemalang tidak mampu menegakkan perda tersebut, maka kami (Aliansi Pantura Bersatu) menyarankan agar perda tersebut dihapus saja, atau bubarkan saja DPRD jika tidak mampu bekerja.

Baca Juga

Geruduk Kantor Desa, Warga Banjarmulya Pemalang Minta Pembangunan Kios di Lapangan Dibatalkan

3. Ganyang oknum-oknum LSM atau preman yang membekingi tempat prostitusi tersebut,

4. Tangkap dan adili oknum-oknum yang membekingi tempat tersebut, karena sudah melakukan pungli kepada pemilik warung remang-remang tersebut,

5. Meminta pihak terkait untuk mengaktifkan kembali lampu penerangan jalan di sekitar warung remang-remang demi keselamatan pengguna jalan. 

Baca Juga

Meski Tak Jadi Unjuk Rasa, HMI Pemalang Tetap Mendesak Pemerintah Sikapi Isu Prostitusi dan Miras

"Dengan kondisi sekarang ini di Pemalang, maraknya tempat prostitusi, kami atas nama Aliansi Pantura Bersatu harus peduli dan perlu adanya penertiban tempat tersebut," ujar Alwi Assegaf, yang mengetuai DPD Gakorpan (Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara) Kabupaten Pemalang.

Usai tuntutan mereka diterima dan ditandatangani oleh Ketua Dewan dan sejumlah perwakilan fraksi, massa pendemo akhirnya membubarkan diri dan pulang dengan tertib.

Editor : Aryanto