Pemerintahan Nepal Kosong: Militer Ambil Alih Kendali Usai Demontrasi Berdarah
KATHMANDU, iNewsPemalang.id - Militer Nepal resmi mengambil alih kendali pemerintahan pada 11 September 2025, setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang dimotori generasi Z selama dua hari mengguncang negara itu dan menyebabkan sedikitnya 20 orang tewas serta ratusan lainnya luka-luka. Aksi unjuk rasa yang berujung ricuh ini juga memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli lengser dari jabatannya.
Dikutip dari laporan media setempat, tentara mulai dikerahkan secara luas pada Selasa malam (9/9/2025) untuk menjaga ketertiban umum di seluruh penjuru negeri. Langkah ini menyusul serangkaian tindakan anarkistis massa, termasuk perusakan fasilitas publik dan pembebasan tahanan dari sejumlah lembaga pemasyarakatan.
Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ashok Raj Sigdel, menyerukan ketenangan kepada masyarakat dan mendorong dimulainya dialog nasional guna mengakhiri krisis. Sementara itu, seluruh bandara di Nepal ditutup untuk sementara guna mencegah eskalasi lebih lanjut.
Gelombang protes bermula pada Senin (8/9/2025), dipicu oleh keputusan kontroversial pemerintah yang melarang penggunaan media sosial dan mewajibkan perusahaan global membuka kantor di Nepal. Kebijakan ini memicu kemarahan publik, terutama di ibu kota Kathmandu.
Situasi semakin memburuk ketika demonstran menyerbu gedung-gedung pemerintahan, kantor partai politik, hingga kompleks parlemen yang kemudian dibakar. Aksi kekerasan juga meluas ke kediaman pejabat tinggi negara, termasuk kantor Presiden.
Meski pemerintah sempat mencabut larangan media sosial, upaya tersebut gagal meredam kemarahan publik. Krisis politik dan keamanan ini kini memasuki babak baru dengan dikendalikan langsung oleh militer, menandai salah satu momen paling genting dalam sejarah politik Nepal modern.
Editor : Aryanto