PEMALANG, iNews.id - Sri Lanka diisukan akan bangkrut. Negara tersebut menyisihkan sebagian dari persediaan bahan bakarnya yang terbatas untuk kremasi umat Buddha yang upacara penguburannya terganggu oleh situasi ekonomi yang parah di negara itu.
Setelah para pedagang kehabisan uang untuk mengimpor kebutuhan pokok, 22 juta penduduk negara pulau itu menghadapi kekurangan makanan, bensin, dan medis selama berbulan-bulan.
Setelah kehabisan bahan bakar gas cair, beberapa pemakaman di luar ibu kota Kolombo telah membatalkan layanan kremasi, alih-alih menawarkan pemakaman kepada keluarga yang berduka, menurut media setempat.
Pemakaman dan industri penting lainnya, termasuk sektor pariwisata Sri Lanka yang goyah, akan mendapat manfaat dari pengiriman gas yang tiba di pelabuhan pada hari Selasa (21/06/2022).
"Kami akan menyediakan konsumen massal, seperti hotel, rumah sakit, dan krematorium," kata Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe pada hari Selasa, menambahkan bahwa pengiriman lain untuk memasok rumah tangga akan tiba dalam dua minggu.
Mayoritas orang Sri Lanka beragama Buddha, yang biasanya dikremasi, sedangkan minoritas Kristen dan Muslim dikuburkan.
Di bawah undang-undang epidemi Covid-19, pemerintah dihukum tahun lalu karena menghentikan penguburan dan memaksa Muslim yang berduka untuk mengkremasi orang yang mereka cintai.
Inflasi merajalela di Sri Lanka, dan biaya kematian telah meningkat secara dramatis.
Upacara pemakaman satu hari, yang menelan biaya 380.000 rupee jika dirupiahkan Rp71 juta pada bulan Desember, sekarang menelan biaya lebih dari dua kali lipat, termasuk biaya kremasi.
Sejak akhir tahun lalu, kelangkaan bensin yang tak henti-hentinya berdampak signifikan pada pembangkit listrik dan transportasi, dengan pemadaman listrik yang teratur di sekitar pulau dan antrean panjang pengendara di luar stasiun pengisian bahan bakar.
Sri Lanka hanya akan dapat memenuhi setengah dari permintaan bahan bakar normalnya selama empat bulan ke depan, menurut Wickremesinghe, dan pemerintah akan memperkenalkan sistem penjatahan pada bulan Juli.
International Monetary Fund (IMF) mengunjungi negara itu pada hari Senin (20/06/2022) untuk memulai pembicaraan tentang permintaan Sri Lanka untuk dana talangan darurat, menurut perdana menteri.
Sri Lanka menyatakan default pada utang luar negeri $51 miliar pada bulan April, mengklaim bahwa dibutuhkan $6 miliar untuk tetap bertahan.
Editor : Anila Dwi
Artikel Terkait
