Jumlah keseluruhan kasus dana desa di Jawa Tengah
Kejati Jawa Tengah mencatat bahwa hingga April 2025, sudah ada 30 kasus penyelewengan dana desa.
Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat kedua secara nasional untuk jumlah kasus korupsi dana desa, dengan kerugian negara yang cukup besar jika semua kasus dijumlahkan.
Peran dan Fungsi Inspektorat Pemalang
Dari profil resmi, Inspektorat Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengawasan menyeluruh: monitoring, review, evaluasi, audit terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Selain itu melaksanakan wajib seperti laporan harta penyelenggara negara, fasilitasi Survey Penilaian Integritas (SPI), serta mendukung pemenuhan penilaian surveilans anti korupsi (MCSP).
Pemalang juga memperluas Program Desa Antikorupsi ke 14 desa pada tahun 2023 sebagai bagian dari upaya pencegahan melalui penguatan: tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.
Kenapa Turunnya Inspektorat ke Desa Itu Krusial
Berdasarkan kasus-kasus dan kondisi di atas, berikut alasan-alasan pentingnya Inspektorat turun langsung ke desa:
1. Mendeteksi penyimpangan lebih awal
Bila inspeksi hanya lewat dokumen atau audit administratif, banyak pelanggaran secara fisik (misalnya pembangunan tak selesai, material tidak sesuai spesifikasi) yang bisa luput. Turun langsung memungkinkan Inspektorat lihat kondisi riil di lapangan.
2. Memberi efek jera dan preventif
Kehadiran Inspektorat yang rutin ke desa akan meningkatkan kewaspadaan kepala desa dan perangkat desa. Bila tahu bahwa proyek dan penggunaan dana akan diperiksa fisik, mereka cenderung lebih taat aturan.
3. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat
Inspektorat yang turun bisa melibatkan masyarakat desa sebagai pengawas dari bawah: warga desa bisa menyampaikan keluhan, melihat langsung proyek, dan memeriksa pertanggungjawaban keuangan. Partisipasi ini memperkuat akuntabilitas.
4. Meningkatkan kepercayaan publik
Bila masyarakat melihat bahwa pejabat pengawas bekerja, turun, memeriksa, bukan hanya lewat kertas, maka kepercayaan pada pemerintah desa dan kabupaten meningkat.
5. Mendukung good governance
Pengawasan yang nyata dan kuat merupakan salah satu pilar dari pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Editor : Aryanto
Artikel Terkait
