Ombudsman, lanjut Farida, telah mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk segera melakukan perbaikan karena maladministrasi merupakan salah satu pintu masuk terjadinya praktik korupsi.
Farida mengatakan, Ombudsman Jateng juga pernah menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam pengangkatan Dewan Pengawas RSUD yang melibatkan istri Bupati Pemalang.
"Kami mendapat informasi terkait pengangkatan Dewan Pengawas RSUD yang kebetulan adalah istri Pak Bupati. Menurut kami itu merupakan conflict of interest atau konflik kepentingan. Ini adalah salah satu bentuk maladministrasi sekaligus akar dari korupsi," tegas Farida.
Ia juga mengungkapkan jumlah laporan masyarakat dari Kabupaten Pemalang yang masuk ke Ombudsman meningkat sepanjang 2026. Seluruh laporan tersebut dipandang sebagai sinyal dini adanya persoalan dalam pelayanan publik.
"Semua laporan masyarakat kami anggap sebagai early warning system. Kalau ada laporan berarti ada pelayanan yang tidak sesuai harapan masyarakat," katanya.
Editor : Aryanto
Artikel Terkait
