Sebelum menentukan narasumber, redaksi terlebih dahulu melakukan riset, termasuk menelusuri latar belakang pendidikan dan pengalaman masing-masing pihak. Aiman menilai, menghadirkan berbagai pandangan merupakan bagian dari proses pencarian informasi dan kebenaran.
"Saya pikir bahwa proses pencarian kebenaran adalah bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena bagaimana kemudian kita bisa mencerdaskan kalau kebenaran itu disembunyikan?" tuturnya.
Aiman juga memastikan tayangan program Rakyat Bersuara yang dipersoalkan, yakni edisi 29 April 2025, merupakan produk asli iNews.
Aiman Jelaskan Asal Dokumen Digital Ijazah Jokowi
Dalam persidangan, Aiman turut memberikan penjelasan mengenai dokumen digital atau hasil pemindaian (scan) ijazah Jokowi yang pernah ditampilkan dalam program Rakyat Bersuara.
Ia menyebut, dokumen yang diingatnya berasal dari unggahan akun Dian Sandi.
"Seingat saya yang ditampilkan itu, foto ijazah ya, scan ijazah yang ada (diunggah) di Dian Sandi," jelas Aiman.
Ketika majelis hakim menggali lebih lanjut mengenai sumber dokumen tersebut, Aiman kembali menegaskan bahwa materi yang diingatnya merupakan salinan digital dari unggahan Dian Sandi.
Ia mengaku tidak mengingat secara pasti apakah ada narasumber yang pernah membawa ijazah fisik Jokowi ke studio. Namun, Aiman memastikan Dokter Tifa tidak pernah membawa dokumen fisik tersebut.
"Enggak pernah (membawa ijazah fisik Jokowi ke studio). Kalau copy (dokumen digital) yang dari (foto unggahan) Dian Sandi itu beberapa kali pernah dibawa," katanya.
Ralat Keterangan soal Pemberi Data
Aiman juga meluruskan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait rekaman dan data yang digunakan dalam program Rakyat Bersuara.
Ia mengaku tidak mengingat secara terperinci siapa saja narasumber atau pihak yang menyerahkan data kepada tim produksi. Karena itu, ia meralat penyebutan nama-nama yang sebelumnya tercantum secara spesifik dalam BAP.
Menurut Aiman, tidak tepat apabila keterangan dalam BAP dimaknai seolah-olah seluruh pihak yang disebutkan masing-masing menyerahkan data kepada tim Rakyat Bersuara.
"Terkait detail nama-nama yang, karena saya tidak hapal satu per satu siapa yang memberikan data pada saat acara Rakyat Bersuara. Jadi, di sementara di dalam BAP disebutkan satu per satu seolah-olah ketiganya memberikan," ujarnya.
Ia menjelaskan, data yang digunakan dalam program biasanya disampaikan oleh tim narasumber kepada tim produksi. Namun, dirinya tidak mengetahui secara pasti siapa yang memberikan data tertentu.
"Faktanya adalah saya tidak tahu siapa yang memberikan apa. Apakah ketiganya, apakah salah satu, ataukah hanya dua. Makanya saya bilang bahwa biasanya itu data-data diberikan kepada Rakyat Bersuara dari tim narasumber, dari narasumber kepada tim Rakyat Bersuara," jelasnya.
Atas dasar itu, Aiman menarik penyebutan nama secara spesifik dan mengubah keterangannya menjadi lebih umum agar sesuai dengan hal yang benar-benar diketahuinya.
Aiman Ingatkan Dampak Kriminalisasi Produk Jurnalistik
Usai persidangan, Aiman kembali menegaskan bahwa produk jurnalistik yang telah melalui proses verifikasi dan menerapkan prinsip keberimbangan tidak layak dijadikan barang bukti pidana.
"Ya, saya tetap pada prinsip bahwa produk jurnalistik yang sudah melalui ikhtiar cover both sides, berimbang, itu tidak layak dijadikan barang bukti pidana," ujar Aiman.
Editor : Aryanto
Artikel Terkait
