Gelar KTT G20 Sesi 2, Jokowi: Pangan Adalah Permasalahan Hak Asasi Manusia yang Paling Dasar

PEMALANG, iNews.id - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pangan adalah permasalahan Hak Asasi Manusia yang paling dasar.

"Para perempuan dari keluarga miskin dipastikan menjadi yang paling menderita menghadapi kekurangan pangan bagi anak dan keluarganya," kata Jokowi seperti dalam keterangan tertulis yang diterima iNews, Selasa (28/6/2022).

Baca Juga

Hari Ini! Uji Coba Kereta Cepat Jakarta - Bandung, Jokowi dan Xi Jinping Nonton dari Bali

Oleh karenanya, Jokowi menyerukan negara G7 dan G20 untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan yang saat ini mengancam rakyat di negara-negara berkembang jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrim.

Hal tersebut Jokowi tegaskan saat menyampaikan pandangannya pada KTT G7 sesi II dengan topik ketahanan pangan dan kesetaraan gender, di Elmau, Jerman, Senin (27/6/2022).

“323 juta orang di tahun 2022 ini, menurut World Food Programme, terancam menghadapi kerawanan pangan akut," imbuhnya.

Baca Juga

Tinggal Hitungan Hari! Apa Sih Manfaat KTT G20 Bagi Masyarakat Indonesia

Lebih dari itu, Jokowi mengimbau agar produksi pangan harus ditingkatkan. Rantai pasok pangan dan pupuk global, harus kembali normal.

Sementara itu, dalam pidatonya, Jokowi menegaskan pentingnya dukungan negara G7 untuk mengreintegrasi ekspor gandum Ukraina dan ekspor komoditas pangan dan pupuk Rusia dalam rantai pasok global.

"Ada dua cara untuk merealisasikan hal tersebut. Yang pertama adalah fasilitasi ekspor gandum Ukraina dapat segera berjalan," jelasnya.

Baca Juga

Kadin Pastikan Elon Musk Hadir di B20 Bali

Kemudian yang kedua, sambung Jokowiz l komunikasi secara proaktif kepada publik dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi.

“Komunikasi intensif ini perlu sekali dilakukan sehingga tidak terjadi keraguan yang berkepanjangan di publik internasional. Komunikasi intensif ini juga perlu dipertebal dengan komunikasi ke pihak-pihak terkait seperti bank, asuransi, perkapalan dan lainnya,” jelas Presiden.

Editor : Anila Dwi