JAKARTA, iNewsPemalang.id - Kasus Sertifikat Hak Milik (SHM) ganda di Indonesia, menjadi sumber pemicu perselisihan di masyarakat. Sengketa lahan yang marak terjadi kerap berujung pada pengadilan, bahkan tak jarang menimbulkan bentrokan fisik.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025, menyampaikan bahwa problem umum dan mengakibatkan adanya sertifikat tanah ganda pada saat ini adalah masalah dalam hal tata administrasi pertanahan pada masa lalu. Khususnya sertifikat tanah yang terbit selama periode tahun 1960-1987.
Sertifikat tanah yang terbit pada periode tahun 1960-1987, menurut Nusron, tidak memiliki peta bidang tanah atau peta kadastral yang jelas.
"Ini batasnya jalan apa? Ini bentuknya apa? gak ada, yang ada hanya gambar tanah, alamatnya gak ada," kata Nusron di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (17/2/2025).
"Karena tidak ada keterangan tentang peta bidang tanah, setiap orang hanya sekadar menunjuk bidang tanah sepemahamannya tanpa dasar bukti yang jelas," sambung Nusron.
Editor : Aryanto
Artikel Terkait
