PEMALANG, iNews.id - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menilai, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memiliki pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang.
Saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima iNews, Kamis (16/6/2022).
Sebagai informasi, Jokowi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, pada Rabu (16/5/2022) di Istana Negara Jakarta.
Menanggapi pernyataan Jokowi, Zulkifli Hasan pun menyatakan kesiapannya untuk segera menjalankan tugas yang diamanahkan kepada dirinya. Ia mengaku akan segera menyelesaikan masalah terkait kebutuhan pokok di Tanah Air, termasuk ketersediaan minyak goreng.
“Saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di manapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting sebenarnya,” ungkap Zulkifli.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan, dirinya juga sudah menyampaikan ihwal sengketa tanah.
"Sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahyanto yang juga baru saja dilantik menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air, khususnya masalah sertifikat rakyat yang hingga saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat.
“Itu target pertama yang segera saya realisasikan. Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut,” ujar Hadi.
Tak hanya masalah sertifikat tanah, Hadi juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di Tanah Air, termasuk masalah pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hadi pun berharap target tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
“Insyaallah dalam waktu dekat kami akan sampaikan target berapa hari itu sudah bisa terealisasi,” tandasnya.
Editor : Anila Dwi