Namun, penerapan pasal harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan. Pasalnya, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah menggantikan sejumlah ketentuan KUHP lama dan mulai berlaku pada 2026. Karena itu, pasal yang diterapkan dalam perkara konkret harus disesuaikan dengan ketentuan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
Pesannya tegas: ijazah palsu bukan jalan pintas mendapatkan pekerjaan.
Ketika kebohongan terbongkar, yang dipertaruhkan bukan hanya pekerjaan. Reputasi, penghasilan, fasilitas yang telah diterima, hingga kebebasan dapat ikut menjadi taruhan.
Bagi perusahaan, verifikasi keaslian dokumen pendidikan menjadi langkah penting dalam proses rekrutmen. Sementara bagi pencari kerja, menggunakan dokumen asli dan memberikan informasi sesuai fakta merupakan pilihan paling aman agar tidak berhadapan dengan persoalan hukum di kemudian hari.
Jangan pertaruhkan masa depan hanya demi selembar ijazah palsu.
Editor : Aryanto
Artikel Terkait
