Fahmi juga menjelaskan bahwa bantuan terkait yang pernah diberikan oleh Bupati Nonaktif Mukti Agung kepada DPC PPP Pemalang hanya sebatas untuk kegiatan yang dilaksanakan PPP di wilayah Kabupaten Pemalang bukan bantuan level Jawa Tengah apalagi nasional seperti Muktamar.
Selaku anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Fahmi sangat menyayangkan para Kepala Dinas yang tidak mengkonfirmasi kepada Fahmi terkait perilaku Adi Jumal yang menjual nama PPP. Padahal menurut Fahmi, ia mengenal semua Kepala Dinas yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang.
"Jadi apa yang dilakukan Adi Jumal Widodo tersebut adalah tidak benar alias fitnah. Fahmi menyayangkan para kepala dinas di Pemkab Kabupaten Pemalang tidak mengkonfirmasi kepada dirinya terkait dengan perilaku Adi Jumal yg menjual-jual nama PPP," jelas Fahmi.
Sebelumnya, Asrul sempat menyampaikan bahwa pada tahun 2019 Bupati Nonaktif Pemalang Mukti Agung sempat diusungkan oleh koalisi PPP dan Gerindra. Ia juga menambahkan bahwa Bupati Mukti Agung Wibowo adalah bupati dari non partai yang dipasangan dengan salah satu anggota PPP yaitu Mansur Hidayat.
Namun pada saat Mukti Agung terjaring OTT oleh KPK, Mansur yang diberi mandat sebagai pelaksana tugas Bupati justru tidak pernah diberi peran untuk mengurus pemerintahan Kabupaten Pemalang, baik dalam urusan promosi maupun mutasi.
Editor : Lazarus Sandya Wella
Artikel Terkait
