UU Nomor 6 Tahun 2014: Masyarakat Berhak Mengawasi Kegiatan Desa, Termasuk Dana Desa

Pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan dalam bentuk meminta informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan lampirannya.

Baca Juga

Kantor Kepala Desa Cibelok Digeruduk Ratusan Warga, Tuntut Oknum Kepala Dusun Dicopot

Masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan kualitas proyek-proyek yang dikerjakan dengan menggunakan dana desa, baik secara perorangan maupun melalui Badan Perwakilan Desa (BPD). 

Pengawasan yang dilakukan masyarakat, menurut Ombudsman RI, hendaknya tidak dianggap sebagai penghambat pembangunan desa.

Menurut Ombudsman RI, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat hakekatnya adalah dalam rangka perbaikan pelayanan pada masyarakat, agar pemerintah desa dipercaya masyarakat.

Baca Juga

Minimnya Partisipasi Masyarakat Mengawasi Dana Desa, Salah Satu Faktor Penyebab Korupsi di Desa

Karena itu, para kepala desa diharapkan tidak alergi terhadap pengawasan dana desa yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak dibenarkan jika kemudian pihak desa berupaya membalas pengawasan warga tersebut dengan tidak melayani atau tindakan lain yang tidak dibenarkan undang-undang. 

Ombudsman RI menegaskan, desa wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat.

Ketentuan tentang masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Editor : Aryanto