Pemerintah AS Resmi Shutdown, Gedung Putih dan Partai-Partai Saling Lempar Tanggung Jawab

NEW YORK, iNewsPemalang.id — Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami penutupan operasional (government shutdown) setelah Senat gagal mencapai kesepakatan terkait anggaran belanja tahunan menjelang tenggat akhir tahun fiskal, Selasa (30/9) malam waktu setempat. Kebuntuan ini memicu saling tuding antara Partai Republik dan Partai Demokrat, yang makin memperkeruh suasana politik di Washington.

Dalam pernyataan resminya, Gedung Putih yang kini dipimpin Presiden dari Partai Republik langsung menyalahkan kubu Demokrat sebagai biang keladi macetnya anggaran. Di laman resminya, pemerintah AS menampilkan penghitungan waktu shutdown lengkap dengan tulisan mencolok: “Democrats Have Shut Down the Government” atau “Partai Demokrat Telah Menutup Pemerintahan.”

Baca Juga

Trump Desak China Lipatgandakan Impor Kedelai AS Jelang Tenggat Negosiasi Dagang

Ketua DPR Mike Johnson, politisi dari Partai Republik, turut menguatkan narasi tersebut. Lewat akun X (sebelumnya Twitter), Johnson menuduh Demokrat lebih memprioritaskan kepentingan imigran ilegal ketimbang rakyat Amerika sendiri.

"Demokrat telah resmi menutup pemerintah federal. Mereka mengutamakan imigran ilegal dan mengorbankan warga Amerika yang bekerja keras," tulisnya.

Namun tudingan tersebut dibantah keras oleh Partai Demokrat. Mantan Wakil Presiden Kamala Harris menyatakan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Partai Republik, yang menguasai Gedung Putih, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Senat.

Baca Juga

Secangkir Kopi Pahit dan Kepribadian Anda: Benarkah Selera Mencerminkan Sisi 'Gelap' Seseorang?

"Biar saya tegaskan: Partai Republik yang memegang kendali penuh. Ini adalah penutupan pemerintahan mereka," tegas Harris.

Shutdown pemerintah federal AS terjadi ketika Kongres gagal menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran sebelum tahun fiskal berakhir, yakni pada 30 September pukul 23.59 waktu setempat. Tanpa anggaran resmi, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk membiayai operasional sebagian besar lembaganya.

Editor : Aryanto