MKD Jatuhkan Sanksi Etik ke Tiga Anggota DPR, Sahroni Terberat Enam Bulan Nonaktif

JAKARTA, iNewsPemalang.id - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI resmi menjatuhkan sanksi kepada tiga anggota DPR nonaktif yang terbukti melanggar kode etik. Mereka adalah Ahmad Sahroni (NasDem), Eko Patrio (PAN), dan Nafa Urbach (NasDem).

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 5 November 2025. Sidang tersebut juga memutuskan nasib dua anggota DPR lainnya, yakni Adies Kadir (Golkar) dan Uya Kuya (PAN), yang dinyatakan tidak bersalah.

Baca Juga

Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati, Mengundurkan Diri dari DPR RI

Hasil Putusan MKD

Dalam amar putusannya, MKD menetapkan:

• Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik dengan sanksi nonaktif selama 6 bulan.
• Eko Patrio terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi nonaktif 4 bulan.
• Nafa Urbach terbukti melanggar kode etik dan dikenai sanksi nonaktif 3 bulan.
• Adies Kadir dan Uya Kuya tidak terbukti melakukan pelanggaran dan dikembalikan ke status aktif sebagai anggota DPR.

Selama masa nonaktif, ketiga anggota DPR yang disanksi tidak berhak menerima gaji maupun tunjangan.

Baca Juga

BREAKING, DPR Resmi Hentikan Tunjangan Perumahan Rp50 Juta dan Moratorium Kunjungan ke Luar Negeri

Latar Belakang Kasus

Kasus ini berawal dari sejumlah pengaduan masyarakat yang diterima MKD pada 4, 9, dan 30 September 2025. Laporan tersebut menyoroti perilaku beberapa anggota DPR yang dianggap melanggar etika, terutama terkait demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus 2025.

Nafa Urbach dilaporkan karena gaya hidup yang dianggap berlebihan serta komentarnya mengenai kenaikan gaji dan tunjangan DPR.

Baca Juga

Buntut Kemarahan Publik: NasDem Copot Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI

Sementara Ahmad Sahroni dan Eko Patrio dinilai mengeluarkan pernyataan publik yang memperkeruh situasi selama aksi protes berlangsung.

Implikasi dan Dampak

Putusan ini menegaskan peran MKD sebagai penegak standar etik di lingkungan legislatif, dengan sanksi yang bervariasi sesuai tingkat pelanggaran. Selain itu, keputusan ini menjadi peringatan bagi partai politik—khususnya NasDem, PAN, dan Golkar—agar lebih ketat mengawasi perilaku publik para kadernya di parlemen.

Editor : Aryanto